You don't have javascript enabled. Good luck with that.
Pencarian
Rapat Pembahasan Raperda RPTRA dan Pengembangan Pasar Jaya Ditunda
.
photo doc - Beritajakarta.id

Rapat Pembahasan Raperda RPTRA dan Pengembangan Pasar Jaya Ditunda

Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta hari ini menunda  sementara rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan Raperda tentang Pengelolaan dan Pengembangan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Jaya.

kita minta Sekertariat Dewan (Sekwan) mensinkronisasikan dengan jadwal pembahasan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2018

Wakil Ketua Bamus DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik mengatakan, rapat pembahasan dua raperda ini ditunda karena harus disinkronisasikan lebih dahulu dengan jadwal pembahasan draf Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan 2018.

"Jadi kita minta Sekertariat Dewan (Sekwan) mensinkronisasikan dengan jadwal pembahasan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2018," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (27/8).

Raperda CSR akan Diselaraskan dengan RPJMN dan RPJMD

Menurut Taufik, penyelarasan jadwal tersebut perlu dilakukan mengingat pembahasan KUPA-PPAS Perubahan 2018 sudah terlalu lama tidak dimulai. Padahal ada batasan waktu pengesahan yang telah ditetapkan Undang-Undang.

"APBD Perubahan 2018 terakhir harus disahkan akhir September.  Karena itu pembahasannya harus kita prioritaskan," tandasnya.

Berita Terkait
Berita Terpopuler indeks
  1. Kolaborasi Transjakarta - Telkomsel Tingkatkan Pelayanan bagi Pelanggan

    access_time19-12-2024 remove_red_eye1443 personAldi Geri Lumban Tobing
  2. Pemprov DKI Tetapkan UMSP 2025, Ini Rinciannya

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1360 personFolmer
  3. Operasi Modifikasi Cuaca Efektif Kurangi Curah Hujan di DKI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1279 personBudhi Firmansyah Surapati
  4. Transjakarta Uji Coba Layanan 'Open Top Tour of Jakarta'

    access_time21-12-2024 remove_red_eye1232 personAldi Geri Lumban Tobing
  5. Pemprov DKI Raih Penghargaan Indeks Reformasi Hukum dari Kementerian Hukum RI

    access_time16-12-2024 remove_red_eye1120 personFolmer